Home / Artikel / “Kitab Al-Siyasiat” Aristoteles: Hubungan Etika Dan Politik

“Kitab Al-Siyasiat” Aristoteles: Hubungan Etika Dan Politik

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Mencapai kebahagiaan itu secara praktis tidak cukup hanya dengan mengetahui keutamaan, tapi harus mengamalkannya dan menghiasi diri dengannya. Karena manusia secara alami adalah makhluk berperadaban/bermasyarakat, juga karena etika – dan karenanya keutamaan – tidak hinggap pada diri kita secara alami kecuali melalui pembiasaan dan pembelajaran, maka harus ada “hukum” (nomos) untuk mengatur pembelajaran keutamaan bagi anak-anak dan mendorong orang dewasa padanya. Itulah concern undang-undang, hukum dan para pemimpin kota. Pembahasan mengenai hal ini terkait dengan seni lain, yaitu “seni peradaban” atau ilmu politik. Demikianlah Aristoteles memberi pengantar untuk bagian kedua ilmu peradaban, yaitu “politik”. Dalam buku itu Aristoteles berangkat dari proposisi berikut: Mengikatkan diri dengan realitas dan data-data pengalaman yang dalam hal ini adalah pengalaman pemerintahan dan undang-undang itu mengharuskan kita untuk menyelidiki bukan tentang “kota utama’, tapi tentang “pemerintahan terbaik yang mungkin”. Standar prioritasnya bagi dia adalah standar etis, sehingga topiknya adalah penerapan apa yang telah ditegaskan dalam buku “Etika”.

Aristoteles telah menegaskan bahwa mengetahui keutamaan itu tidak cukup, tapi harus mengamalkannya. Pengamalan itu berarti mengambil sarana-sarana yang diperlukan untuk penerapannya dalam masyarakat. Itulah concern kedua dari ilmu peradaban, yaitu ilmu politik. Dari sinilah “politik” itu lebih mulia dan lebih tinggi, karena bertujuan untuk merealisasikan kebaikan pada tataran masyarakat sebagai keseluruhan, yaitu “kebajikan politis”. Kebajikan politis adalah keadilan. Sementara keadilan adalah kemanfataan umum dan keadilan itu nampak bagi semua orang sebagai persamaan (9B 1282, 7). Mewujudkan keadilan dalam pengertian ini bergantung pada persamaan antar para penduduk, dan kebebasan yang disertai kedaulatan hukum; sesuatu yang niscaya bagi pemerintahan konstitusional yang menjadikan tujuannya sebagai pencapaian penduduk pada suatu kesempurnaan sejauh mungkin.

Bagaimana pemerintahan semacam ini dicapai? Aristoteles mengadopsi trikotomi Plato tentang macam-macam pemerintahan: pemerintahan individual, pemerintahan minoritas dan pemerintahan mayoritas.

[1] Pemerintahan individual tunggal; bisa jadi dia orang utama, yaitu pemerintahan oleh seorang filsuf yang dibayangkan oleh Plato, dan bisa jadi melenceng, sehingga menjadi lalim.

[2] Pemerintahan minoritas, mungkin oleh orang yang baik, yaitu pemerintahan aristokrasi atau pemerintahan oleh orang-orang baik/pilihan. Lawannya adalah pemerintahan minoritas yang oleh orang yang tidak baik/layak, yaitu pemerintahan oligarki; pemerintahan oleh para pemilik kekayaan.

[3] Pemerintahan mayoritas, mungkin oleh orang baik yang diatur oleh undang-undang, dan mungkin juga oleh orang yang tidak baik/layak yang tidak tunduk pada undang-undang; yaitu pemerintahan para penjahat (preman).

Aristoteles mendiskusikan ketiga macam yang baik itu dan memprioritaskan di antaranya dengan mengawalinya dengan penentuan standar yang berdasarkannya pemprioritasan itu bisa dilakukan. Standar dalam hal ini mungkin berupa: “undang-undang” atau mungkin “kebaikan individu”. Aristoteles menegaskan perlunya berhukum/berpemerintahan berdasarkan undang-undang, karena lebih tinggi dari individu manapun, baik seorang filsuf maupun bukan filsuf. Hal itu karena hubungan antara pemerintah dan rakyat adalah hubungan kekuasaan antara pihak yang melaksanakannya dengan pihak tunduk padanya. Karena hubungan ini secara substansial berbeda dengan ketundukan yang lain seperti yang terjadi antara bapak sebagai kepala keluarga dengan anak-anak, istri, dan pembantu, atau antara tuan dan budak. Negara bukanlah keluarga besar, tetapi sekelompok penduduk yang diatur oleh prinsip-prinsip.

Ini di satu sisi. Di sisi lain, hubungan antara penduduk dengan negara bukanlah sejenis hubungan tuan dengan budaknya. Budak – menurut apa yang terjadi pada bangsa Yunani – berbeda wataknya. Sebab mereka menganggap budak sebagai makhluk terendah dan karenanya tidak sepadan/layak untuk memerintah dirinya sendiri oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, budak adalah alat di tangan tuannya. (A 12521, 1 – B1253, 2). Akan halnya hubungan negara dengan penduduk, maka adalah hubungan perserikatan. Karena negara adalah “lembaga sosial yang terdiri dari anggota yang memiliki kesamaan yang terkumpulkan oleh minat bersama mereka untuk hidup dalam kehidupan sebaik/selayak mungkin”. (36 A1328, 7, 8).

“Undang-undang paling utama” menjadi lebih baik dari pada “orang yang terbaik” itu sebenarnya dikarenakan “orang-orang terbaik itu tidak mungkin tidak membutuhkan undang-undang”. Pendapat Plato yang lebih mengutamakan “orang-orang yang terbaik” yang didasarkan pada penyerupaan kepala negara dengan dokter adalah pendapat yang mengandung kesalahan besar. Karena hubungan antara dokter dan pasien tidaklah sejenis dengan hubungan antara pemerintah dengan penduduk. Dokter sendiri sajalah yang bertanggung jawab, sementara pasien hanyalah patuh. Sementara hubungan antara pemerintah dan penduduk adalah hubungan politis dan sebagaimana kita katakan bertujuan untuk mewujudkan persamaan dan keadilan. Hal itu takkan terlaksana dengan menurunkan para penduduk dari tanggungjawabnya, sebagaimana halnya pada pasien.

Pendapat umum yang bercirikan kelurusan jarang salah. Sementara pemerintah yang luruspun rentan terhadap kesalahan. Jadi pemerintahan orang baik yang sebenar-benarnya adalah yang di mana pemerintahan bersandar pada undang-undang. Meskipun demikian, setiap pemerintahan yang berundang-udang bukan berarti pemerintahan yang baik. Karena kebaikan undang-undang tergantung pada kebaikan konstitusi dasar (UUD). Konstitusi menentukan/membatasi bentuk pemerintahan: apakah oleh individual, minoritas ataukah mayoritas. Pemerintahan individual yang dikendalikan oleh raja utama sebagaimana digambarkan oleh Plato adalah pemerintahan oleh orang utama tanpa diragukan. Jika raja filsuf ini menguasai kekuasaan, maka dia akan menjadi hukum itu sendiri, dan dalam kasus ini dia akan merupakan “tuhan di tengah-tengah manusia!”.

Yang benar pemerintahan utama yang mungkin itu terletak di antara pemerintahan ideal (raja filsuf) dan pemerintahan inkonstitusional; pemerintahan para preman dengan mempertimbangkan bahwa keutamaan adalah “tengah-tengah” antara dua kerendahan, sebagaimana ditegaskan dalam kitab “Etika”, bagaimana kita menentukan “tengah-tengah” ini?

Apa yang merupakan pertengahan dalam macam-macam pemerintahan yang kita sebutkan adalah “pemerintahan oleh minoritas orang-orang baik/terpilih” (aristokrasi) dalam daftar pemerintahan yang baik; maka bagaimana bisa mendapatkannya dan apa dasar-dasar sosialnya?

Pemerintahan minoritas orang-orang terbaik adalah pemerintahan yang kompleks komposisinya: yaitu pemerintahan minoritas seperti oligarki, tapi merupakan pemerintahan orang-orang terbaik/pilihan yang cenderung pada persamaan, yaitu dalam artiannya yang positif “demokratif”. Ia secara niscaya adalah pemerintahan yang konstitusional, dan itulah yag dimaksud dengan “politik”. Aristoteles menyebutkan nama ini “the polity” (Arab: al-siyasah). Landasan sosialnya – selalu sesuai dengan prinsip “tengah-tengah” – adalah adanya kelas menengah yang kuat dari elemen para penduduk, yang tidak kaya sekali, juga tidak miskin sekali (A.1293 6, 4 – B 1294 4).

Itulah garis besar ringkasan teori Aristoteles tentang politik, tapi kita masih ada satu pernyataan bahwa “negara” yang dipikirkan oleh dia dengan Plato gurunya itu adalah negara “kota” yang jumlah penduduknya tak lebih dari seratus ribu jiwa. Karena pemerintahan yang ideal/representatif ini sebagaimana dikatakan Aristoteles mengharuskan semua penduduknya untuk saling mengenal satu sama lain….Adapun imperium, maka itu hal lain lagi!…

#Wallahu a’lam!

==========
Sumber: Aristoteles, “al-Siyasiat”, terjemahan dari Yunani ke Arab: al-Ab Agustinus Barbarah al-Bulisi (Beirut: al-Lajnah al-Duwaliah li Tarjamah al-Rawa’i’ al-Insaniah/UNESCO, 1957)

Sebagaimana dibacakan oleh Muhammad ‘Abid al-Jabiri dalam “al-‘Aql al-Akhlaqi al-‘Arabi” (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiah, 2001), hal.: 277-279.

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

About Ahmad Faruq

mm
Ahmad Faruk,M.Fil.I TL:Madiun, 14 Nop 1975, SD lulus 1988, MTs/MA Pondok Tremas Pacitan,1995, Prodi AS Syariah STAIN Ponorogo 2000, S2 Konsentrasi Pemikiran Islam IAIN Supel Surabaya 2004. Nyantri di Pesma Anur Sby 2001-2004. Dosen Filsafat, d Fak.Syariah IAIN Ponorogo 2006 sekarang. Rumah: Gotak,Klorogan, Geger Madiun, wa: 081335272577

Check Also

Diaspora Kaum Yahudi

Share this...  Setelah persatuan dan kesatuan Kerajaan Israel warisan king David dan Solomon itu tak ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *